Regulasi Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor

Regulasi Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor

Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan.

Untuk dapat mengatur mengenai tata cara dalam penetapan batas kecepatan, Menteri Perhubungan (Menhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yang termasuk dalam Pilar Kedua, yaitu Jalan yang Berkeselamatan.

Berikut ikhtisar Permenhub 111/2015:

Penetapan batas kecepatan ditetapkan nasional dan dinyatakan dengan rambu lalu-lintas:

  1. Paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) km/jam untuk jalan bebas hambatan;
  2. Paling tinggi 80 (delapan puluh) km/jam untuk jalan antarkota;
  3. Paling tinggi 50 (lima puluh) km/jam untuk kawasan perkotaan; dan
  4. Paling tinggi 30 (tiga puluh) km/jam untuk kawasan permukiman.

Batas kecepatan paling tinggi dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

  1. Frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
  2. Perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungan sekitar jalan;
  3. Usulan masyarakat melalui rapat forum lalu-lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkat status jalan.

Kewenangan menetapkan perubahan batas kecepatan dilakukan oleh:

  1. Menteri, untuk jalan nasional
  2. Gubernur, untuk jalan provinsi
  3. Bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa
  4. Walikota, untuk jalan kota

Batas kecepatan paling tinggi dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan beberapa pertimbangan yaitu, frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan, perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungan sekitar jalan dan usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.

Kewenangan menetapkan perubahan batas kecepatan dilakukan oleh, Menteri Perhubungan untuk jalan nasional, Gubernur, untuk jalan provinsi; Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan Walikota, untuk jalan kota.

Implementasi dari negara-negara lain dalam hal pemantauan kesesuaian batas kecepatan dilakukan dengan pemasangan kamera kecepatan (speed camera) pada ruas jalan yang disertai denda jika melanggar. Di Indonesia sanksi berupa denda bagi pengemudi kendaraan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dalam melaksanakan aturan ini, Kementerian Perhubungan bersama Kepolisian akan melakukan pengawasan dengan menggunakan alat seperti CCTV dan teknologi lainnya yang sedang dipersiapkan. Sehingga kalau ada yang melanggar dan terekam di CCTV, Polisi bisa menindaknya

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment